CENGOS.IN – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital yang untuk pertama kalinya akan diterapkan di Kabupaten Indramayu. Sejumlah regulasi serta pengelolaan data kependudukan kini dimatangkan untuk mendukung agenda tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Jawa Barat Ade Afriandi mengatakan, validitas data kependudukan menjadi kunci utama. Persiapan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
“Kunci utamanya adalah data valid. Kami telah mempersiapkan kebutuhan untuk kelola data kependudukan. Setiap hari desa akan memberikan layanan kependudukan,” kata Ade, Sabtu (13/9/2025).
Sistem Hybrid dengan Barcode
Ade menjelaskan, pelaksanaan Pilkades digital di Indramayu akan menggunakan sistem hybrid. Pemilih tetap mendapatkan surat undangan fisik dengan barcode, yang kemudian dipindai di TPS.
“Setelah di-scan barcode tersebut akan muncul nomor undangan dan nama pemilih. Di layar komputer atau tablet langsung tampil nama calon kepala desa yang ikut Pilkades. Pemilih tinggal klik pilihan, dan otomatis terekam,” ujarnya.
Meski menggunakan teknologi, aturan tetap mewajibkan masyarakat datang ke TPS. Karena itu, sistem hybrid dipilih untuk menyesuaikan kondisi lapangan.
“Tidak semua masyarakat melek digital, jadi bukan karena kami tidak siap. Aturannya tetap harus datang ke TPS,” jelas Ade.
139 Desa Gelar Pilkades Awal 2026
Pada awal 2026, sedikitnya 139 kepala desa di Kabupaten Indramayu akan habis masa jabatannya. Dari jumlah itu, setiap desa disiapkan satu TPS digital sebagai pilot project, sementara TPS lainnya masih manual.
“Pelaksanaan di Indramayu satu desa, satu TPS digital. Kalau ada lebih dari satu TPS, sisanya manual,” kata Ade.
Anggaran Rp2 Miliar
Ade menuturkan, kebutuhan anggaran Pilkades digital di Indramayu diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Dana berasal dari pemerintah desa, BPD, pemerintah kabupaten, hingga Pemprov Jabar melalui DPMDes.
“Alokasi anggaran kami siapkan di perubahan APBD. Kebutuhannya untuk aplikasi administrasi dan kerja sama dengan aplikasi berizin ISO sebagai jaminan keamanan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah memilih bekerja sama dengan pihak ketiga agar lebih efisien.
“Kalau bikin aplikasi sendiri tidak efektif, karena Pilkades ini delapan tahun sekali. Jadi lebih efisien kerja sama. Kami alokasikan sekitar Rp1 miliar lebih khusus untuk 139 desa piloting,” ujar Ade.***
